.png)
20 Feb, 2025
Apresiasi & Pengahrgaan Performa Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan RI
KAJATI SUMATERA UTARA MENERIMA APRESIASI & PENGHARGAAN PERFORMA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
Medan, Pada hari Rabu 19/02/2025 bertempat di Gedung utama lantai 11 Kejaksaan Agung RI di Jakarta dilaksanakan pemberian Apresiasi dan Penghargaan Performa Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr.Feri Wibisono didampingi Wakil MenteriPAN RB Komjen Pol ( Purn) Purwadi Arianto serta disaksikan oleh Ketua KomisiKejaksaan RI Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H,Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukmono,S.H., M.H., dan Kepala Biro Perencanaan Tiyas Widiarto, S.H., M.H.
Acara tersebut dihadiri oleh Kajati Sumatera Utara Idianto,SH.,MH bersama para Kajati dan Kajari serta Kacabjari penerima apresiasi dan penghargaan tersebut.
Penyerahan apresiasi dan penghargaan tersebut juga di saksikan secara _daring_ (zoom meeting) dari ruang rapat lantai II Kejati Sumatera Utara yang diikuti para Asisten, Kabag TU, para koordinator, Kepala Seksi dan Kasubbag serta pegawai Kejati Sumatera Utara.
Apresiasi dan Penghargaan Performa Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia.
Pada kesempatan itu, terdapat satuan kerja tingkat Kejaksaan Negeri pada wilayah hukum Kejati Sumatera Utara yang memperoleh apresiasi dan penghargaan diberikan kepada Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang saat ini juga sedang dalam proses dan tahapan penilaian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
Bahwa diperolehnya apresiasi dan penghargaan tersebut adalah wujud hasil kerja keras seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam membangun zona integritas hingga dinyatakan layak dan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang aturan penilainnya telah ditetapkan dan ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN-RB) Republik Indonesia).
