News |    
Rapat Koordinasi Tim Adhyaksa Corner Kejati Sumut Dengan OPD Dinas Pendidikan Provsu Dan OPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provsu Terkait Tindak Lanjut SKK Penyelamatan Aset Pemprovsu | Rapat Koordinasi Teknis Tim Adhyaksa Estate Kejati Sumut, PTPN III (Persero) dan Tim Intel Polda Sumut, terkait upaya pengambilalihan Areal Garapan seluas ±60 Ha di Afdeling IV Kebun Bangun, Kota Pematangsiantar | Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Pupuk Curah 7,2 M | Kajati Sumut Menjadi Narasumber dalam kegiatan FGD Menghadapi Problem Overcrowded, Koordinasi dan Kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pemasyarakatan | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN. Wiswantanu,SH.,MH menerima penghargaan dari (BPI KPNPA) Atas Kinerja Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan, Bebas dari Korupsi. | Rapat Koordinasi dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terkait Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air Sunggal dan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Pancur Batu. | 

TUPOKSI PIDUM

TUGAS POKOK ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

(Pasal 532 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI  )

FUNGI ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
1. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana ;
3. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadmintrasiannya ;
4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik ;
5. Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum ;
6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan ;
7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

( Pasal 533 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI )


  Berita Terbaru