News |    
Rapat Koordinasi Tim Adhyaksa Corner Kejati Sumut Dengan OPD Dinas Pendidikan Provsu Dan OPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provsu Terkait Tindak Lanjut SKK Penyelamatan Aset Pemprovsu | Rapat Koordinasi Teknis Tim Adhyaksa Estate Kejati Sumut, PTPN III (Persero) dan Tim Intel Polda Sumut, terkait upaya pengambilalihan Areal Garapan seluas ±60 Ha di Afdeling IV Kebun Bangun, Kota Pematangsiantar | Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Pupuk Curah 7,2 M | Kajati Sumut Menjadi Narasumber dalam kegiatan FGD Menghadapi Problem Overcrowded, Koordinasi dan Kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pemasyarakatan | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN. Wiswantanu,SH.,MH menerima penghargaan dari (BPI KPNPA) Atas Kinerja Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan, Bebas dari Korupsi. | Rapat Koordinasi dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terkait Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air Sunggal dan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Pancur Batu. | 

TUPOKSI PIDSUS

TUGAS ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

Melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

FUNGSI ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
1. Penghimpunan data laporan dari Kejaksaan Negeri , pengadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan ;
2. Perumusan kebijaksanaan teknis dan adminstratif untuk kepentingan pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas ;
3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan, eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus, pengadminstrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminil dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus ;
4. Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus ;
5. Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

( Pasal 545 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI )


  Berita Terbaru