News |    
Rapat Koordinasi Tim Adhyaksa Corner Kejati Sumut Dengan OPD Dinas Pendidikan Provsu Dan OPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provsu Terkait Tindak Lanjut SKK Penyelamatan Aset Pemprovsu | Rapat Koordinasi Teknis Tim Adhyaksa Estate Kejati Sumut, PTPN III (Persero) dan Tim Intel Polda Sumut, terkait upaya pengambilalihan Areal Garapan seluas ±60 Ha di Afdeling IV Kebun Bangun, Kota Pematangsiantar | Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Pupuk Curah 7,2 M | Kajati Sumut Menjadi Narasumber dalam kegiatan FGD Menghadapi Problem Overcrowded, Koordinasi dan Kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pemasyarakatan | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN. Wiswantanu,SH.,MH menerima penghargaan dari (BPI KPNPA) Atas Kinerja Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan, Bebas dari Korupsi. | Rapat Koordinasi dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terkait Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air Sunggal dan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Pancur Batu. | 

PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG RI


JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Perintah Harian 

Jaksa Agung Republik Indonesia 

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

2. Penegakan hukum guna mendukung investasi, baik di pusat maupun di daerah.

3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasiltas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik Pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan Instansi terkait.

4. Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan (tidak ingin lagi menerima laporan berbentuk tulisan, semua laporan menggunakan sarana IT).

5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

6. Diperlukan “System Complain and Handling Management” yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini disatuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala Nasional

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

Dr. H. ST. BURHANUDDIN, SH, MH


  Berita Terbaru