News |    
Rapat Koordinasi Tim Adhyaksa Corner Kejati Sumut Dengan OPD Dinas Pendidikan Provsu Dan OPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provsu Terkait Tindak Lanjut SKK Penyelamatan Aset Pemprovsu | Rapat Koordinasi Teknis Tim Adhyaksa Estate Kejati Sumut, PTPN III (Persero) dan Tim Intel Polda Sumut, terkait upaya pengambilalihan Areal Garapan seluas ±60 Ha di Afdeling IV Kebun Bangun, Kota Pematangsiantar | Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Pupuk Curah 7,2 M | Kajati Sumut Menjadi Narasumber dalam kegiatan FGD Menghadapi Problem Overcrowded, Koordinasi dan Kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pemasyarakatan | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN. Wiswantanu,SH.,MH menerima penghargaan dari (BPI KPNPA) Atas Kinerja Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan, Bebas dari Korupsi. | Rapat Koordinasi dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terkait Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air Sunggal dan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Pancur Batu. | 

TUPOKSI PENGAWASAN

TUGAS ASISTEN PENGAWASAN

Melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI ASISTEN PENGAWASAN
1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
5. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
6. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
7. Pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
8. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
10. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
12. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

( Pasal 563 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI )


  Berita Terbaru