News |    
Rapat Koordinasi Tim Adhyaksa Corner Kejati Sumut Dengan OPD Dinas Pendidikan Provsu Dan OPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Provsu Terkait Tindak Lanjut SKK Penyelamatan Aset Pemprovsu | Rapat Koordinasi Teknis Tim Adhyaksa Estate Kejati Sumut, PTPN III (Persero) dan Tim Intel Polda Sumut, terkait upaya pengambilalihan Areal Garapan seluas ±60 Ha di Afdeling IV Kebun Bangun, Kota Pematangsiantar | Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Pupuk Curah 7,2 M | Kajati Sumut Menjadi Narasumber dalam kegiatan FGD Menghadapi Problem Overcrowded, Koordinasi dan Kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pemasyarakatan | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN. Wiswantanu,SH.,MH menerima penghargaan dari (BPI KPNPA) Atas Kinerja Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik yang Bersih, Transparan, Bebas dari Korupsi. | Rapat Koordinasi dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terkait Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air Sunggal dan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Pancur Batu. | 

TUPOKSI DATUN

TUGAS ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD, dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara, serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

 FUNGSI ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara ;
2. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun di luar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat ;
3. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara ;
4. Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkut ;
5. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum ;
6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

  ( Pasal 553 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI )


  Berita Terbaru