News |    
PERSYARATAN TES KESEHATAN CPNS KEJAKSAAN RI TAHUN 2021 DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA BERTEMPAT DI RSUD Dr. PRINGADI KOTA MEDAN | Kajati Sumut IBN Wiswantanu Hadiri Pembukaan KIM Expo 2021 | Kajati Sumut Menjadi Narasumber Pada Kegiatan Pelatihan Legal Risk Awareness PT. BNI Kantor Wilayah 01 | Rapat Negosiasi ke-5 dengan PT. Bank Sumut terkait penyelesaian tunggakan tagihan kredit Debitur Bank Sumut yang Bermasalah | Kejati Sumut meraih penghargaan lelang awards terbaik ke -2 dalam kategori utilisasi dan optimalisasi barang milik negara | Asdatun dilantik sebagai anggota panitia urusan piutang negara | 

Sosialisasi Pengawalan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019

Medan 5 Maret 2019 Kejaksaan Agung RI dan Kementrian Desa melakukan Sosialisasi Pengawalan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 di hotel Emerald Medan Peserta terdiri dari para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Intelijen, Asdatun, para Kajari, Kacabjari, Kasi Intelijen, dan Kasi datun se-sumatera utara, aceh, dan sumatera barat, Para Sesditjen dan Pejabat Eselon II, III di lingkungan Kementerian Desa, para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, dan Perwakilan Kepala Desa dan Pengurus Badan Usaha milik Desa se-Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. JAN S. MARINGKA didampingi oleh Staf Ahli Pengembangan Wilayah Kementerian Desa PDDT RI Dr. CONDRAT HENDRARTO dan Gubernur Sumatera Utara letnan jendral purnawirawan Edy Rahmayadi,

Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. JAN S. MARINGKA dalam pengarahannya menyampaikan Pimpinan Kejaksaan menyambut baik kegiatan ini dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan yang ada terkait dengan pengelolaan dan pengawalan dana desa sebagai program utama Pemerintah. Hal ini sesuai Poin ketiga Nawacita pemerintahan Jokowi – Kalla yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Berbagai praktek penyimpangan dalam pendistribusian dana desa serta kekurangpahaman para Kepala Desa mengenai prinsip pertanggungjawaban keuangan negara, dapat menimbulkan konflik dan permasalahan hukum di tengah masyarakat. Untuk itu melalui Surat JAM Intelijen juga telah menginstruksikan kepada jajaran Kejaksaan di daerah untuk berperan aktif mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa sehingga dapat berjalan tepat sasaran dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa

Agar jajaran kejaksaan membangun koordinasi yang baik dengan APIP dalam menyikapi permasalahan hukum terkait dana desa, sehingga hukum dapat ditegakkan tanpa mengabakan kearifan lokal di masyarakat. Hal ini penting, mengingat tidak terkoordinasinya dengan baik berbagai fungsi pengawasan, justru dapat berpotensi menimbulkan over pengawasan yang kontraproduktif dengan semangat Pemerintah memberdayakan masyarakat desa. Di akhir pengarahannya, Jamintel mengajak serluruh komponen untuk bersama sama wujudkan sinergi Jaga Desa, Jaga Negeri.

Kegiatan tersebut memiliki makna trategis terutama dalam rangka pengamanan kebijakan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, khususnya meningkatkan sinergi dan kesatuan langkah antara jajaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam memperkuat ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan pemerataan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Direktur B Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Muhammad Yusuf juga menjadi narasumber di hari kedua sosialisi ini. Acara Sosialisasi berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 05 Maret sampai dengan tanggal 7 Maret 2019. Sebelumnya kegiatan yang sama dilaksanakan di Yogyakarta dan rencananya akan diselenggarakan pula di berbagai wilayah di Indonesia yaitu Makassar dan Bali melalui kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT RI.


  Berita Terbaru