News |    
Tes Wawancara Seleksi Kompetensi Bidang ( SKB ) Cpns Kejaksaan RI Tahun 2021 Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | Rapat Evaluasi Bidang Datun Se- Sumatera Utara | Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Toba 2021 Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara | Launching Computer Security Incident Response Team ( CSIRT ) Kejaksaan RI | Pelaksanaan Tes Kesehatan Seleksi CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021 di Wilayah Sumatera Utara bertempat di RSUD Dr Pringadi Medan. Selasa, 30 November 202 | Kajati Sumut menghadiri Kegiatan Syukuran atas pemanfaatan Gedung eks STIKES Haji untuk operasional RSU Haji Medan PROVSU | 

Kejati Sumut Dukung PPKM Darurat Untuk Memutus Mata Rantai Covid-19

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu SH.MH Instruksikan kepada Jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang sesumut untuk mendukung Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Seperti tertuang dalam Surat Perintah Kajati Sumut IBN Wiswantanu bertindak sebagai Ketua Pelaksana Asintel DR. Dwi Setyo Budi Utomo dan Aspidum DR. Sugeng Riyanta yang kemudian dibagi menjadi beberapa tim bidang Intel dan T.Pidana Umum Kejati Sumut dan masuk dalam sentra Penegakan Hukum (Gakkum) PPKM Darurat Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Ketua Pelaksana DR. Dwi Setyo Budi Utomo, Sabtu (24/7/2021) bahwa tim Intel dan T Pidum dari Kejati Sumut ikut serta bersama tim Operasi Yustisi dalam melakukan pemantauan,pengawasan dan ikut serta melaksankan kegiatan mulai tgl 15 sd 17 Juli 2022 bersama Tim PPKM SUMUT dan kota Medan serta telah melakukan operasi/ Razia Pelanggaran PPKM dan sidang diKantor PKK kota Medan jl.Rotan Medan serta melakukan sidang terhadap pelanggar PPKM dan telah mengambil Tindakan 40 org pelanggar dan telah dikenakan sanksi hukum antara lain Denda/ 2 hari kurungan dan teguran tertulis .
"Beberapa pelanggaran yang dilakukan masyarakat langsung kita sidang dan beri tindakan. Sebagai contoh kasus Rakes pemilik warung kopi yang melawan saat ditertibkan dan menyiram petugas PPKM Satpol PP dengan air panas. Hukumannya adalah 2 hari kurungan (tidak perlu dijalani) dan denda Rp 300.000. Pelanggaran lainnya juga diberi tindakan dan teguran keras,".
Operasi Yustisi dan pemberian sanksi kepada warga yang melanggar Protokol Kesehatan, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang sebelumnya sudah disosialisasikan.
"Selain ikut dalam tim Operasi Yustisi Penegakaan Hukum PPKM Darurat, Tim Penerangan Hukum Kejati Sumut juga melakukan sosialisasi Pelaksanaan Pemberlakuan PPKM Darurat kota Medan dengan turun kejalan kota medan menggunakan mobil Penerangan Hukum (Penkum) Kejatisu serta menyerukan kepada masyarakat agar tetap mematuhi Protokol Kesehatan dan mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19,"


  Berita Terbaru