News |    
Tes Wawancara Seleksi Kompetensi Bidang ( SKB ) Cpns Kejaksaan RI Tahun 2021 Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | Rapat Evaluasi Bidang Datun Se- Sumatera Utara | Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Toba 2021 Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara | Launching Computer Security Incident Response Team ( CSIRT ) Kejaksaan RI | Pelaksanaan Tes Kesehatan Seleksi CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021 di Wilayah Sumatera Utara bertempat di RSUD Dr Pringadi Medan. Selasa, 30 November 202 | Kajati Sumut menghadiri Kegiatan Syukuran atas pemanfaatan Gedung eks STIKES Haji untuk operasional RSU Haji Medan PROVSU | 

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN AGUNG MENERIMA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TAHAP PERTAMA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP 6 MASSA PENDUKUNG MRS

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN AGUNG
MENERIMA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TAHAP PERTAMA DUGAAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP 6 MASSA PENDUKUNG MRS

Rabu 28 April 2021, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung menerima pelimpahan Berkas Perkara Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan atas nama Tersangka FR dan Tersangka MYO dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia.
Pelimpahan Berkas Perkara Tahap Pertama atas nama Tersangka FR dan Tersangka MYO diserahkan dengan surat pengantar Nomor: B/59/IV/2021/Dittipidum tanggal 23 April 2021 yang diterima di Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung pada tanggal 27 April 2021.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya telah diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/81.5a/IV/2021/Dittipidum tanggal 13 April 2021 dari Bareskrim Kepolisian RI tentang dimulainya penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap 6 (enam) orang massa pendukung MRS yang terjadi di Tol Cikampek KM 51,2 Karawang.
Selanjutnya berkas perkara tersebut diatas akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun materiil (P.18) dan 7 (tujuh) hari untuk memberikan petunjuk (P.19) apabila berkas perkara belum lengkap. (K.3.3.1)
Jakarta, 28 April 2021
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.


  Berita Terbaru