News |    
Tes Wawancara Seleksi Kompetensi Bidang ( SKB ) Cpns Kejaksaan RI Tahun 2021 Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | Rapat Evaluasi Bidang Datun Se- Sumatera Utara | Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Toba 2021 Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara | Launching Computer Security Incident Response Team ( CSIRT ) Kejaksaan RI | Pelaksanaan Tes Kesehatan Seleksi CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021 di Wilayah Sumatera Utara bertempat di RSUD Dr Pringadi Medan. Selasa, 30 November 202 | Kajati Sumut menghadiri Kegiatan Syukuran atas pemanfaatan Gedung eks STIKES Haji untuk operasional RSU Haji Medan PROVSU | 

FOKUS GRUP DISCUSSION (FGD) Komitmen Membangun Sumatera Utara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 16 Januari 2019

Bahwa pada Rabu Tanggal 16 Januari 2018 Bertempat di Grand Aston City Hall Medan di Adakan Acara FOKUS GRUP DISCUSSION (FGD) dengan Tema Komitmen Membangun Sumatera Utara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bahwa Acara dibuka langsung oleh Kajati Sumut Fachruddin Siregar SH.MH dan dihadiri oleh Wakajati Sumut Yudhi Sutoto, Para Asisten, Para Kajari, Bupati, Walikota, Kepala Balai, Se Wilayah Sumatera Utara, dan dihadiri juga oleh Para Kacabjari, Kasi Intel, dan Para Kasi di Lingkungan Kejati Sumut.

 

Bahwa dalam sambutannya Kajati Sumut mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar bersinergi dalam membangun Sumatera Utara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau kita hanya berjalan masing-masing tanpa bersinergi maka pembangunan di Sumut tidak akan berhasil sesuai dengan harapan kita. Kehadiran TP4D dalam mengawal pembangunan diharapkan dapat mempercepat terealisasinya anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Itu sebabnya, kata Fachruddin setiap kali membuat perencanaan pembangunan perlu sinergitas antara APBN dan APBD terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

Bahwa acara dilanjutkan dengan Pemaparan dari Narasumber yaitu Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak dalam paparannya Asintel menegaskan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum terlibat dalam pembangunan dengan lebih mengedepankan pencegahan. Kehadiran TP4D, diharapkan dapat meningkatkan penyerapan anggaran di Sumatera Utara. Sementara Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Munasim, menyampaikan bahwa bidang Datun, selain memiliki fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara, Datun juga memiliki tugas dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya dan pelayanan hukum.

Penyampaian materi terkait penyerapan anggaran dengan benar agar terhindar dari perilaku koruptif juga disampaikan Koordinator Bidang Pidsus Suhendri, SH serta danjutkan dengan acara tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab, beberapa kepala daerah menyampaikan apresiasinya terhadap pendampingan TP4D terhadap pembangunan di daerah.


  Berita Terbaru