News |    
Tes Wawancara Seleksi Kompetensi Bidang ( SKB ) Cpns Kejaksaan RI Tahun 2021 Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | Rapat Evaluasi Bidang Datun Se- Sumatera Utara | Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Toba 2021 Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara | Launching Computer Security Incident Response Team ( CSIRT ) Kejaksaan RI | Pelaksanaan Tes Kesehatan Seleksi CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021 di Wilayah Sumatera Utara bertempat di RSUD Dr Pringadi Medan. Selasa, 30 November 202 | Kajati Sumut menghadiri Kegiatan Syukuran atas pemanfaatan Gedung eks STIKES Haji untuk operasional RSU Haji Medan PROVSU | 

394.662 M2 TANAH YANG TERAFILIASI DENGAN TERSANGKA BTS DISITA TIM JAKSA PENYIDIK KEJAKSAAN AGUNG

394.662 M2 TANAH YANG TERAFILIASI DENGAN TERSANGKA BTS
DISITA TIM JAKSA PENYIDIK KEJAKSAAN AGUNG

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali melakukan tindakan penyitaan barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 23 Triliun (dua puluh tiga triliun rupiah).
Kali ini aset yang berhasil disita berupa 30 bidang tanah beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Andalan Tekhno Korindo yang terafiliasi dengan Tersangka BTS seluas 394.662 M2 di Desa Puwatu dan Desa Watulondo Kabupaten/Kota Kendari, dan status Sertifikat HGB tersebut telah diblokir oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari.
Penyitaan 30 (tiga puluh) bidang tanah tersebut telah mendapatkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan / atau bangunan di Kota Kendari.
Terhadap aset-aset para Tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya. (K.3.3.1)


  Berita Terbaru